KPK Dorong Provinsi Papua Barat Integrasi Lahan Eks Konsesi Sawit Dalam Revisi RT, RW Papua Barat.

  • Whatsapp
banner 468x60
Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Rapat Kordinasi Bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

pb-sorongkota.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, mendorong Provinsi Papua Barat, untuk mengintegrasikan lahan eks konsesi sawit dalam dokumen revisi, Rencana Tata Ruang Wilayah, RT RW. Hal ini disampaikan pada saat dilakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang bertempat di Kantor Gubernur, Papua Barat, pada kamis 03 Juni 2021.

Kami mengharapkan, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyepakati revisi RT.RW, dimana lahan konsesi sawit yang menjadi wilayah adat, untuk memperkuat kepala daerah dalam mengeluarkan SK, bagi masyarakat yang belum memiliki SK tersebut. “tendas, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria. Proses evaluasi izin sawit ini telah berhasil mencabut izin konsesi seluas 324 ribu hektar dan 335 ribu hektar, yang masih dalam proses evaluasi, dari 71 ribu hektar yang sudah ditanami, hanya 17 ribu hektar yang membayar pajak, kepada PBBP5L. KPK menilai perlu adanya optimalisasi penerimaan negara atas perizinan, perkebunan kelapa sawit tersebut.

 

Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan hal ini disampaikan bahwa, saat ini sedang dilaksanakan proses revisi RT.RW, untuk memutuskan batasan dan kawasan seperti hutan lindung, konservasi, pemukiman warga dan industri yang berada di kawasan tersebut. Dominggus Mandacan berkomitmen, Provinsi Papua Barat adalah sebagai provinsi konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya evaluasi, izin perkebunan kelapa sawit, terhadap 24 perusahaan ini berdasarkan Deklarasi yang digelar di Manokwari, dan melibatkan masyarakat adat sehingga dapat meningkatkan sumber saya alam, agar hutan yang menjadi wilayah konservasi, tetap lestari dapat memberi manfaat untuk negara, daerah dan masyarakat,” tutur, Dominggus Mandacan. Selain itu yang berkautam dengan pajak, Dominggus Mandacan, berjanji akan meninjau kembali untuk dilakukan evaluasi. Dengan adanya pengembalian lahan, Dominggus berharap lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak.

Dalam pertemuan, yang digelar di kantor gubernur papua barat, wakil menteri ATR/BPN Surya Tjandra, yang hadir juga memberikan arahan bahwa, memastikan setelah evaluasi dan rencana aksi selesai, lahan-lahan eks konsesi tersebut harus dijaga, dirawat dan dikuasai secara fisik, karena menurutnya penguasaan fisik punya nilai tersendiri, selain itu, jelas program pemanfaatannya dilihat dari berbagai perspektif karena belum tentu semua satu suara. Selain itu disebut juga, quick win nya apa? Langkah konkritnya apa, yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, akan diadakan penanaman patok atau spesial, karena setiap pernyataan dan tindakan pasti mempunyai efek, intinya, komitmen semua pihak, Cegah euforia masyarakat, jangan sampai berlebihan,” tegas Surya, (ty).

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *