Prioritaskan Pemanfaatan Lahan Eks Konsesi Sawit untuk Masyarakat Adat Papua Barat.

  • Whatsapp
banner 468x60
IMG-20210603-WA0003
Foto Bersama Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK.

pb-sorongkota.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar masyarakat adat Papua mendapat prioritas dalam pengelolaan lahan eks konsesi sawit. Hal ini disampaikan pada saat rapat koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Papua Barat dengan tema “Koordinasi dan Integrasi Data dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Kontekstual Papua Barat” bertempat di Hotel Aston Manokwari, Rabu, 2 Juni 2021.

KPK melakukan kajian SDA sudah lama sekali. Salah satu temuan kajian waktu itu baru kita ketahui sejak Indonesia merdeka baru 11 persen dari 124 juta hektar hutan yang dikukuhkan. Artinya, ada banyak potensi korupsi dan moral hazard di sana.” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria.

Perlu melibatkan lintas Dirjen, Kementerian, bahkan pemerintah daerah. Maka pada tanggal 11 Maret 2013, KPK mendorong terlaksananya penandatanganan nota kesepahaman bersama percepatan pengukuhan kawasan hutan dengan 13 Kementerian yang disaksikan oleh, Presiden Republik Indonesia di Istana Negara.

IMG-20210603-WA0001
Penandatangan Nota Kesepakatan dan Kesepakan Pengukuhan Kawasan Hutan Kalapa Sawit.

Dian menjelaskan, KPK melakukan beberapa kajian terkait SDA dan menemukan permasalahan tidak hanya terkait kawasan hutan tetapi pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya termasuk sawit. KPK menilai masih banyak diperlukan pembenahan di sektor SDA. Oleh sebab itu, KPK masuk ikut mengurusi sektor ini, karena kita mempunyai data-data sebanyak, 11 ribu izin usaha pertambangan di mana 6.500 diantaranya sudah dicabut. Namun kami juga menemukan banyak ketidaksesuaian data lainnya dan potensi pelanggaran atau penyimpangan sangat besar. Istilahnya KPK masuk beyond corruption, karena biasanya dibalik penyimpangan ada korupsi. Kita dorong di perbaikan sistem,” jelas Dian.

Lebih lanjut, KPK mengapresiasi evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah disepakati oleh 8 Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat untuk menyelamatkan kawasan hutan. Total luas wilayah konsesi yang dievaluasi mencapai 646 ribu hektar. Salah satu rekomendasi dari hasil evaluasi adalah pemberian sanksi sampai dengan pencabutan izin 24 perusahaan. Per 2 Juni 2021, sebanyak 14 izin konsesi perkebunan kelapa sawit dengan luas 312 ribu hektar telah dicabut. Hadir pada saat kegiatan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra selaku Koordinator Nasional GTRA menyampaikan reforma agraria dalam konteks Papua Barat diharapkan inklusif dan sensitif dengan kebutuhan masyarakat adat.

IMG-20210603-WA0002
Rapat Kordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria Provinsi Papua Barat.

Ada 7 adat karena ujung dari pemberantasan korupsi adalah kesejahteraan rakyat, diseluruh Indonesia. Kegiatan ini belum ada contohnya didaerah lain. Kita harus gerak cepat karena masyarakat sudah menunggu. Kita pastikan kunci wilayah, lakukan pemetaan marga dan pastikan ada peraturan. Lalu secara paralel akan di siapkan masyarakat adat untuk pengelolaan ke depan berbasis kearifan lokal, biodiversity dan sustainability,” tendas, Dian. (tofan yusuf)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *